SAMARINDA – Kasus kekerasan terhadap anak di Kalimantan Timur kembali menunjukkan tren kenaikan pada 2024. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), Kota Samarinda tercatat sebagai daerah dengan kasus tertinggi yang membutuhkan penanganan serius.
Melihat kondisi tersebut, Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kaltim dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Senin (21/7/2025). Pertemuan itu membahas langkah konkret untuk menjadikan Kaltim sebagai Provinsi Layak Anak (Provila).
Sekretaris Komisi IV, H. M. Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi prioritas kebijakan daerah. Ia meminta pemerintah tidak setengah hati dalam membentuk lembaga yang mengurusi isu anak.
“Komisi IV menekankan perlunya revitalisasi KPAD agar benar-benar berfungsi optimal. Kami ingin lembaga ini mandiri, jumlah komisionernya ditambah dari lima menjadi tujuh orang, dan masa jabatannya diperpanjang dari tiga menjadi lima tahun,” ujarnya.
Darlis juga mengajak seluruh pihak untuk bersinergi. Menurutnya, Kaltim perlu memiliki roadmap perlindungan anak yang terintegrasi lintas instansi agar arah kebijakan dan pelaksanaannya bisa lebih terukur.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan menyoroti pentingnya perencanaan terpadu dan penguatan regulasi sebagai syarat menuju status Provinsi Layak Anak.
“Dari sepuluh kabupaten/kota di Kaltim, hanya Mahakam Ulu yang belum mendapat predikat layak anak. Ini harus didorong lewat kerja terstruktur dan lintas sektor,” tegasnya.
Agusriansyah menambahkan, KPAD Kaltim perlu segera menyusun roadmap yang memuat indikator kinerja dan hubungan kerja antarinstansi. Dokumen tersebut nantinya menjadi acuan penganggaran serta sinergi program antara KPAD dengan DP3A, Dinas Sosial, BKKBN, hingga pelibatan dunia usaha.
“Tanpa roadmap, kerja mereka sulit terdeteksi sehingga sering tak mendapat dukungan anggaran. Padahal tren kekerasan anak fluktuatif dan sekarang sedang meningkat,” ujarnya.(adv/dprdkaltim)
