Samarinda – DPRD Kalimantan Timur secara resmi telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung B DPRD Kaltim.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menjelaskan bahwa pentingnya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pendidikan, adalah sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak dalam peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan di daerah. Langkah ini diambil untuk memastikan Raperda Pendidikan tidak hanya menjadi dokumen formalitas, tapi mampu memberikan dampak nyata di lapangan.
Dalam rapat paripurna tersebut, ia mengungkapkan bahwa pendidikan adalah landasan fundamental bagi pembangunan daerah dan masa depan generasi muda Kaltim. Oleh karena itu, Pansus yang dibentuk akan bekerja secara maksimal untuk mengawasi dan mengawal Raperda yang tengah digodok.
“Pendidikan adalah pondasi utama pembangunan. Raperda ini harus menjadi pedoman yang mampu memetakan jalan menuju peningkatan mutu dan keadilan pendidikan bagi seluruh masyarakat Kaltim,” ujarnya pada, Senin (21/7/2025).
Penasehat Fraksi Golkar itu menyampaikan bahwa, ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh sektor pendidikan, termasuk ketimpangan akses pendidikan antara wilayah kota dan desa, serta keterbatasan sarana dan prasarana belajar yang memadai. Pansus nantinya akan fokus menangani berbagai persoalan tersebut agar dapat tercipta kebijakan yang lebih responsif.
Ia menegaskan bahwa proses pembahasan Raperda ini akan melibatkan semua stakeholder, termasuk tenaga pendidik, orang tua siswa, dan masyarakat luas. Partisipasi aktif ini dianggap krusial untuk mendapatkan produk hukum yang berkualitas dan relevan.
Pansus ini juga akan diketuai oleh Sarkowi V Zahry dari Fraksi Golkar, dengan Agusriansyah Ridwan dari Fraksi PKS sebagai Wakil Ketua. Diikuti dengan nama-nama seperti Andi Satya Adi Saputra, Syahariah Mas’ud, dan Salehuddin dari Fraksi Golkar; Makmur, Fuad Fakhruddin, dan Andi Muhammad Afif Rayhan Harun dari Gerindra; serta Yonavia dan Muhammad Samsun dari PDI Perjuangan juga turut menjadi bagian dari tim. Tak ketinggalan, Damayanti dan Sulasih dari PKB, Darlis Pattalongi dan Abdul Giaz dari PAN-NasDem, serta Andi Faisal Assegaf dari Demokrat-PPP juga tercatat sebagai anggota.
Pembentukan Pansus Pendidikan ini adalah bagian dari upaya strategis pemerintah daerah untuk mewujudkan visi pendidikan Kaltim yang lebih inklusif dan berkeadilan. Harapannya, setelah Raperda disahkan, akan ada banyak inovasi kebijakan yang mendorong peningkatan mutu guru dan kurikulum pembelajaran.
“Kita ingin produk hukum ini bukan sekadar formalitas, tapi benar-benar menyentuh persoalan di lapangan dan berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan,” tambahnya.
Pansus ini juga, direncanakan akan bekerja dalam tempo yang ketat agar Raperda dapat segera diimplementasikan. Selain itu, mereka juga akan melakukan kunjungan ke berbagai lokasi untuk melihat langsung kondisi sekolah di lapangan.
Ketua DPRD Kaltim percaya bahwa peran legislatif bukan hanya mengawasi, tetapi juga memberikan solusi melalui regulasi yang mendukung pengembangan pendidikan. Hal ini diharapkan dapat mendorong sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing serta mendukung kemajuan daerah secara menyeluruh.
Melalui inisiatif ini, pemerintah daerah berharap transformasi pendidikan di Kaltim dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan dampak positif jangka panjang bagi seluruh lapisan masyarakat. (adv-DPRD Kaltim/Salim)
