BALI – Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor menginisiasi gubernur 31 provinsi di Indonesia untuk melakukan pembahasan dokumen usulan provinsi penghasil Sumber Daya Alam (SDA), kelapa sawit dan bahan tambang, bertempat di Hotel Anvaya, pada Senin (9/5/2022).
Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang salah satunya mengatur Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA).
Untuk menjaga kepentingan daerah dipandang perlu agar Gubernur Provinsi di Indonesia penghasil sumber daya alam dapat menyepakati dan selanjutnya mengusulkan secara tertulis kepada pemerintah terkait skema serta penambahan jenis komponen DBH-SDA seperti yang diamanatkan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
“(Kita) tidak boleh ada kata putus asa dalam memperjuangkan kepentingan daerah,” tegas Isran Noor di hadapan ratusan peserta dan tamu undangan.
Gubernur Kaltim mengungkapkan, perjuangan pembahasan dokumen usulan provinsi penghasil Sumber Daya Alam (SDA), kelapa sawit dan bahan tambang ini merupakan moment kita untuk membahas dan memperjuangkan hak provinsi penghasil sumber daya alam.
Menurut Isran Noor, masih ada celah daerah penghasil SDA untuk memperjuangkan peningkatan pendapatan daerah melalui Dana Bagi Hasil SDA ini.
“Undang – Undang yang akan diberlakukan pada tahun 2024, Kita ini berjuang untuk kesinambungan bagaimana kondisi pembangunan bangsa untuk di masa depan, tidak ada kepentingan Isran Noor atau gubernur lainnya, ini merupakan kepentingan bersama,” ujarnya.
Isran juga sempat memberikan usulan, selaku Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) pada saat pembahasan awal undang-undang ini.
“Kalau ada revisi undang-undang keuangan Negara, saya usulkan itu 50% diberikan ke daerah, 50% dikelola pemerintah pusat. Namun, usulan saya itu tidak diakomodir tapi sempat dibahas oleh DPR RI Komisi 11,” ujarnya.
Dalam pembahasan dokumen usulan provinsi penghasil Sumber Daya Alam (SDA), kelapa sawit dan bahan tambang di Bali ini tampak hadir Gubernur Riau Syamsuar, Gubernur Jambi Al Haris dan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura serta perwakilan dari 31 provinsi lainnya. (yan/adv-kominfokaltim)
