Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), terus mengupayakan penyelesaian terhadap persoalan desa tertinggal di wilayah Kaltim.
Hingga saat ini, Kaltim hanya menyisakan dua desa berstatus tertinggal, yaitu Desa Gilungkung dan Desa Tanjung Soke.
Kepala DPMPD Kaltim, Puguh Harjanto, menyampaikan bahwa, keberhasilan ini menunjukkan efektivitas program dan kebijakan yang telah dijalankan oleh pemerintah provinsi dalam mendorong kemajuan desa-desa di Kaltim.
Sebelumnya terdapat empat desa dengan status tertinggal, akan tetapi berkat kerja sama lintas sektor dan intervensi program pembangunan desa, dua di antaranya telah berhasil naik status berdasarkan penilaian Indeks Desa Membangun (IDM).
“Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa saat ini hanya tersisa dua desa tertinggal di Kalimantan Timur. Ini tentu merupakan kemajuan yang patut kita syukuri, sekaligus menjadi pemacu semangat untuk terus melakukan percepatan pengentasan di dua desa yang tersisa,” tegasnya saat mengikuti peresmian Koperasi Merah Putih di Kelurahan Lempake, Senin (21/7/2025).
Ia menambahkan, capaian ini bukan hanya sekadar angka, melainkan refleksi nyata dari kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak. Kemajuan ini tentu menjadi angin segar bagi upaya pengentasan kemiskinan dan ketertinggalan di Bumi Etam.
Fokus utama DPMPD Kaltim saat ini adalah menuntaskan pengentasan dua desa tertinggal tersebut agar seluruh desa di Kaltim dapat mencapai status mandiri atau berkembang. Berbagai strategi telah disiapkan untuk mencapai target tersebut.
Salah satu strategi yang akan diintensifkan adalah pelibatan aktif mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN). Ia melihat potensi besar dari partisipasi mahasiswa dalam upaya percepatan ini.
Menurutnya, mahasiswa KKN memiliki peran krusial dalam mengidentifikasi dan mengintervensi aspek-aspek yang masih lemah di desa-desa tersebut.
Intervensi yang dimaksud dapat berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi lokal, hingga peningkatan akses terhadap layanan publik. Dengan demikian, status desa dapat meningkat secara komprehensif.
“Kita akan terus mengawal proses ini, termasuk menggandeng mahasiswa yang sedang menjalani KKN agar bisa membantu memperkuat indeks desa. Mereka bisa berperan langsung dalam mengintervensi aspek-aspek yang masih lemah dan bisa ditingkatkan dalam waktu relatif singkat,” jelasnya.
Pemprov Kaltim berkomitmen penuh untuk terus mengawal proses ini hingga tuntas. Targetnya, pada tahun ini seluruh desa di Kaltim sudah tidak ada lagi yang berstatus tertinggal.
Ia pun tak lupa menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi. Dia berharap, pencapaian ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam upaya percepatan pembangunan dan pengentasan desa tertinggal, demi terwujudnya Indonesia yang maju dan sejahtera dari pelosok desa.
“Terima kasih atas perhatian dan kerja sama semua pihak. Semoga sinergi ini bisa terus berjalan demi pemerataan pembangunan di desa-desa Kalimantan Timur,” pungkasnya. (Slm/ADV/Diskominfo)
