Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, H. Baba, menegaskan pentingnya menghapus diskriminasi terhadap sekolah swasta di wilayah Kaltim. Hal ini ia sampaikan, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di Gedung E DPRD Kaltim.
Menurutnya, selama ini masih terdapat ketimpangan perlakuan antara sekolah negeri dan swasta. Ia menilai sekolah swasta sering dianggap sebagai “anak tiri” dalam sistem pendidikan, sehingga sulit mendapatkan akses yang setara dengan sekolah negeri.
“Kita tidak mau lagi ada istilah sekolah swasta dianggap anak tiri. Anak-anak di negeri maupun swasta sama-sama anak bangsa, yang punya hak mendapatkan pendidikan layak,” ujarnya, Senin (25/8/2025).
Ia menambahkan bahwa pelibatan sekolah swasta dalam berbagai kegiatan resmi dan kebijakan pemerintah masih sangat kurang. Hal ini dirasa tidak adil mengingat peran penting sekolah swasta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ia juga mengkritisi bagaimana minimnya pelibatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) swasta dalam forum resmi yang digelar Dinas Pendidikan maupun pemerintah daerah.
“Kadang MKKS swasta tidak dilibatkan dalam undangan-undangan resmi. Seharusnya semua sekolah diberi kesempatan yang sama untuk berpartisipasi,” tambahnya.
Dia juga menyinggung soal pembiayaan pendidikan. Ia mengkritik adanya ketimpangan bantuan bagi perguruan tinggi yang menjadi kewenangan pusat, sementara untuk SMA dan SMK swasta yang menjadi tanggung jawab daerah belum mendapatkan perhatian memadai.
“Masa perguruan tinggi dibantu, padahal itu kewenangan pusat. Sedangkan SMA dan SMK swasta yang jadi kewajiban kita malah belum maksimal diperhatikan. Jangan sampai yang sunah dikerjakan, sementara yang wajib ditinggalkan,” tuturnya.
Pernyataan ini menjadi sorotan karena memperlihatkan ketidakseimbangan dalam penyaluran bantuan sektor pendidikan antar jenjang serta kewenangan yang ada pada pemerintah daerah dan pusat.
Ia menegaskan bahwa jika sekolah negeri mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, maka sekolah swasta juga harus mendapatkan perlakuan yang sama agar tercipta pemerataan kualitas pendidikan di Kaltim.
Ia berharap, ke depannya pemerintah harus benar-benar menghapus dikotomi negeri dan swasta. Segala bentuk kebijakan, bantuan operasional, hingga dukungan moral, menurutnya, wajib diberikan dengan porsi yang setara.
“Kalau sekolah negeri mendapat dukungan penuh, sekolah swasta juga harus merasakan hal yang sama. Pemerintah harus hadir untuk semua anak bangsa, tanpa pengecualian,” tegasnya. (Salim)
