SAMARINDA — Komisi II DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kelompok Tani Sejahtera (KTS) dan PT Budi Duta Agro Makmur (BDAM), Senin (2/6/2025). Rapat ini merupakan tindak lanjut dari permohonan mediasi yang diajukan kelompok tani terkait dua persoalan utama, yaitu kewajiban penyediaan kebun plasma dan dugaan penggusuran lahan petani di Kecamatan Loa Kulu.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin, menyampaikan bahwa perusahaan belum merealisasikan kewajiban menyediakan 20 persen lahan sebagai kebun plasma untuk masyarakat. “Penyediaan plasma ini merupakan kewajiban perusahaan, dengan menyediakan 20 persen lahan mereka kepada masyarakat untuk dikelola sebagai kebun plasma. Ini adalah bentuk kemitraan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Selain itu, DPRD juga menerima laporan mengenai dugaan penggusuran lahan petani oleh PT BDAM. “Penggusuran lahan petani di Loa Kulu yang dilakukan oleh PT BDAM telah memicu konflik agraria dan protes dari masyarakat sekitar dan masyarakat adat,” lanjut Sabaruddin.
Ia menambahkan, masyarakat menuding perusahaan melakukan penyerobotan lahan, sementara pihak perusahaan mengklaim bahwa aktivitas mereka masih dalam batas peraturan selama HGU masih berlaku.
Wakil Ketua Komisi II, Sapto Setyo Pramono, menyoroti belum tuntasnya penyelesaian masalah ini meskipun telah berlangsung cukup lama. Ia juga menyesalkan ketidakhadiran Dinas Perkebunan Kukar dalam rapat. “Persoalan ini kan terjadi di Kukar. Sehingga, semestinya Pemkab Kukar melalui Dinas Perkebunan Kukar, lebih peka menyikapi masalah yang notabenenya terjadi di wilayah Kukar,” tegasnya.
Sapto mengatakan, hingga kini berita acara belum ditandatangani seluruh pihak. “Kami meminta itikad baik dari PT. BDAM. Ini demi kemaslahatan bersama, baik dari pihak perusahaan maupun dengan masyarakat, sehingga tidak ada yang dirugikan. Satu dua hari ini harus ada kejelasan dari pihak perusahaan,” katanya. Ia juga meminta agar semua pihak menggunakan data yang valid sebelum mengambil keputusan dan meminta Kanwil BPN/ATR menyiapkan data lengkap terkait lahan sejak 1981.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD Kaltim menetapkan waktu penyelesaian maksimal satu bulan setengah, termasuk pengumpulan data dan kunjungan lapangan. “Biar kita tahu, dan juga tidak ada oknum ataupun kelompok yang menunggangi dan memanfaatkan kejadian ini. Sehingga kita objektif menyelesaikan permasalahan ini,” ujarnya. Jika tidak ada kemajuan dalam waktu dekat, DPRD mempertimbangkan pembentukan pansus.
“Kita juga harus tegas mengambil sikap, dengan mewacanakan membentuk pansus. Pansus penertiban HGU di seluruh Kalimantan Timur yang bermasalah dan merugikan masyarakat Kaltim,” tutup Sapto. (adv/dprdkaltim)
