Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, S.Sos., M.Si, menyoroti pentingnya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor dan alat berat. Guntur menegaskan bahwa Komisi II berkomitmen untuk terus meningkatkan PAD, khususnya dari sektor-sektor yang selama ini belum tergarap maksimal.
Menurut Guntur, salah satu fokus utama ke depan adalah pengawasan terhadap pajak alat berat yang selama ini dinilai kurang maksimal. “Kita selalu terutama mungkin kedepannya kita bersama teman-teman yang lain bagaimana kita mengawasi pajak alat berat karena selama ini kan kurang maksimal lah. Tapi nanti kita kerja sama dengan Dinas Pendapatan itu bagaimana kita bertemu di lapangan kita coba untuk memaksimalkan itu,” ujarnya, Senin (2/6/2025).
Selain alat berat, Guntur juga menyoroti persoalan administrasi pada pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengaspirasikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur agar biaya administrasi dapat dibebaskan, terutama bagi warga yang mengalami kendala kepemilikan KTP.
“Kendaraan bermotor juga kita aspirasikan kemarin ke Gubernur dan Wakil Gubernur untuk membebaskan biaya administrasi cuma memang mungkin ada warga kita yang tidak punya KTP awalnya, makanya tadi kita sindir disitu kan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Guntur berharap ada kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam proses administrasi pajak kendaraan bermotor, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki KTP asal. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah, Dinas Pendapatan Daerah, dan SAMSAT.
“Kita bermemohon kepada pak Gubernur dan Wakil Gubernur kerja sama dengan Dinas Pendapatan Daerah dan SAMSAT, pada saat mereka mau perpanjang kalo tidak ada balik nama atau tidak ada KTP asal yang penting memang itu sah,” katanya.
Guntur juga menyoroti permasalahan NIK yang kini sudah terintegrasi secara nasional, sehingga diharapkan tidak ada lagi kendala administrasi seperti sebelumnya.
Ia mengungkapkan, banyak warga yang mengeluhkan proses administrasi di SAMSAT karena permasalahan KTP. Guntur berharap adanya kebijakan yang memungkinkan seluruh kendaraan bermotor di Kaltim dapat menggunakan identitas lokal. “Harapan kita ada kebijakan-kebijakan yang nanti semua kendaraan bermotor itu ber plat KT di Kaltim,” ujarnya.
Guntur juga menyoroti perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kaltim namun menggunakan plat luar daerah seperti B atau L. Ia berharap perusahaan-perusahaan tersebut melakukan balik nama kendaraan ke plat KT agar pajak kendaraan bermotor masuk ke kas daerah Kaltim.
“Padahal mereka sendiri lalu lintasnya disini, kalo mereka memang berusaha di Kaltim, kita berharap mereka balik nama atas nama KT, supaya nanti pajak yang masuk ke Kaltim untuk memperbaiki jalan kita yang ada,” tegasnya.
Dengan berbagai upaya tersebut, Guntur optimis bahwa optimalisasi pajak kendaraan bermotor dan alat berat akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD Kaltim, sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur daerah. (adv-DPRD Kaltim/Salim)
