PASER – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser menyarankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser agar melakukan dan meningkatkan pengawasan serta melakukan penilaian terhadap kinerja perangkat daerah.
Hal itu dikatakan sekertaris Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) Ahmad Rafii saat menyampaikan pandangan umum terkait rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perubahan APBD tahun 2023 di Ruang Rapat Baling Seleloi kantor DPRD Paser, Senin (4/9/2023).
Ahmad Rafii mengatakan, Pemkab Paser perlu menyusun skema belanja yang tertuang dalam badan tubuh APBD. Supaya bisa melakukan penyesuaian anggaran untuk mengoptimalkan realisasi anggaran, sehingga serapan anggaran dapat meningkat.
Perubahan anggaran dapat menyebabkan realisasi anggaran mencapai 100 persen. Maka, Pemkab Paser juga harus memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan skema belanja yang akan disusun.
“Maka disarankan, pemerintah daerah melakukan pemantauan dan penilaian terhadap realisasi anggaran. Serta harus melakukan analisis terhadap isu ekonomi yang berkembang secara nasional,” jelasnya.
Selain itu, Fraksi Nasdem juga mempertanyakan strategi apa yang dilakukan Pemkab Paser untuk lebih menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Paser.
Diketahui, tingkat kemiskinan Kabupaten Paser tahun 2022 sebesar 9,43 persen. Ini mengalami penurunan 0,30 persen dari tahun 2021 sebesar 9,73 persen.
“Bagaimana strategi pemerintah bisa lebih menurunkan dengan signifikan angka kemiskinan?,” tanya Ahmad Raffi.
Menindaklanjuti hal itu, Bupati Paser dr Fahmi Fadli menyampaikan, tingginya angka kemiskinan Kabupaten Paser disebabkan faktor keterisolasian sebagai dampak dari kondisi topografi dan aksesibilitas, kerentanan dari akses layanan dasar, dan ketidakberdayaan dari kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan.
Luas wilayah Kabupaten Paser adalah 11.603,94 km², terdiri dari 10 kecamatan dengan 139 desa dan 5 kelurahan. Dengan luas wilayah tersebut Kabupaten Paser memiliki 63,89 persen kondisi jalan masih rusak berat dan hanya 17,08 persen jalan yang dikategorikan dalam kondisi baik.
“Kondisi jalan yang kurang baik atau rusak menjadikan beberapa wilayah perkembangannya menjadi tertinggal dari daerah lain,” kata Bupati Paser.
Selain itu, aspek pelayanan dasar yakni sektor pendidikan dan kesehatan perhatian serius untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan pembangunan Kabupaten Paser.
Tak hanya itu, Bupati Paser juga menyebutkan penduduk miskin Kabupaten Paser lebih banyak bekerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Oleh sebab itu, Pemkab Paser
akan terus berupaya memberikan perhatian terhadap aspek tersebut, agar angka kemiskinan Kabupaten Paser dapat berkurang.(fi/adv/DPRDPaser)
