Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan tinggi bagi generasi muda daerah. Salah satu langkah nyata yang diambil adalah memperluas jangkauan program pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa Kaltim.
Program yang dikenal dengan “Gratispol” ini merupakan upaya pemerintah untuk meringankan beban biaya pendidikan mahasiswa, sekaligus meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggi di Kalimantan Timur.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan pemerintah daerah berupaya agar manfaat program ini dapat dirasakan secara menyeluruh oleh seluruh mahasiswa di Kaltim. “Pemerintah provinsi terus memperluas jangkauan program ini. Penambahan anggaran akan kami upayakan agar manfaatnya bisa dirasakan secara menyeluruh oleh mahasiswa di seluruh Kaltim,” ujarnya saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (4/7/2025).
Ia juga menjelaskan, bahwasanya pada APBD murni tahun 2025, terdapat penganggaran awal sebesar Rp750 miliar untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Penganggaran tambahan ini juga direncanakan dalam revisi APBD 2025 untuk memperkuat komitmen pemerintah di bidang pendidikan.
Selain itu, ia juga menegaskan program Gratispol bukan dilaksanakan hanya semata-mata karena kepentingan politik, tapi program ini sebagai contoh nyata bagaimana Pemerintah Provinsi Kaltim sangat peduli terhadap hak pendidikan warganya.
Dan program ini juga sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam menangani permasalahan – permasalahan pendidikan yang ada.
Ditambahkan, langkah ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan solusi konkret atas tantangan biaya pendidikan tinggi yang kerap menjadi kendala bagi banyak keluarga di Kaltim. “Kami ingin menunjukkan bahwa pemerintah hadir dengan solusi konkret. Ini bukan sekadar retorika, tetapi langkah nyata yang telah kami rancang dengan matang,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan Program Gratispol ini ditujukan kepada warga yang memiliki KTP Kaltim serta telah berdomisili di daerah tersebut sekurang-kurangnya selama tiga tahun.
Ia juga menambahkan, untuk mahasiswa yang berkuliah di luar daerah akan tetap diberikan bantuan Gratispol, akan tetapi dengan mekanisme seleksi yang berdasarkan skoring dan kuota.
Pemerintah Provinsi Kaltim juga berencana untuk terus meningkatkan alokasi anggaran guna memperluas cakupan program ini. Dengan demikian, semakin banyak mahasiswa yang dapat merasakan manfaatnya, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Ia kembali menegaskan pemerintah daerah sangat komitmen dalam membangun masa depan pendidikan Kaltim yang lebih baik dan inklusif.
“Lebih dari sekadar bantuan, kami ingin Gratispol menjadi pemicu semangat kolektif dalam mewujudkan Kaltim yang lebih sejahtera. Ini adalah bagian dari upaya membangun Generasi Emas Kalimantan Timur menuju masa depan yang inklusif,” jelasnya.
Ia berharap, dengan adanya program ini, tidak ada lagi mahasiswa Kaltim yang terpaksa putus kuliah karena kendala biaya. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Dan melalui program Gratispol ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju Generasi Emas Kaltim. (Slm/ADV/Diskominfo)
