Samarinda – Diskominfo Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali melanjutkan proses verifikasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tahap kedua proses ini menitikberatkan pada pengisian data serta pemetaan layanan yang menjadi bagian penting dalam pengembangan pemerintahan digital.
Plh. Kepala Bidang Aptika Diskominfo Kaltim, Ferry, mengungkapkan bahwa kegiatan verifikasi tersebut bertujuan untuk merealisasikan arsitektur SPBE yang telah dirancang selama lebih dari satu dekade terakhir di Kaltim. Menurutnya, arsitektur ini akan menjadi acuan utama dalam transformasi digital di lingkungan pemerintahan provinsi.
“Tahap kedua ini fokus pada lanjutan proses pengisian data dan pemetaan layanan untuk mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” ujarnya di Hotel Midtown Xpress, Kamis (24/7/2025).
Ia menjelaskan, bahwa pengembangan SPBE di Kaltim ini juga sejalan dengan mandat pemerintah pusat yang menekankan pentingnya digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemprov Kaltim diyakini dapat melakukan percepatan transformasi digital melalui skema verifikasi dan pengembangan arsitektur SPBE ini.
Penerapan SPBE tidak hanya mengefisiensikan proses pemerintahan, namun juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang lebih responsif. Pihak pemerintah provinsi menaruh perhatian serius terhadap tahap verifikasi data sebagai landasan pelaksanaan SPBE yang andal.
“Arsitektur ini nantinya menjadi acuan dalam pengembangan pemerintahan digital, sebagaimana mandat dari pemerintah pusat. SPBE ini telah dikembangkan Pemprov Kaltim sejak lebih dari satu dekade terakhir,” tambahnya.
Senada dengan Ferry, Penata Komputer Ahli Muda Diskominfo Kaltim, Fedlandy Yulian, menjelaskan bahwa, dalam arsitektur SPBE terdapat enam komponen utama yang harus disusun secara tepat agar tata kelola pemerintahan digital dapat terlaksana secara efektif. Namun dalam tahap terkini ini, fokus diarahkan pada dua komponen penting, yaitu arsitektur proses bisnis dan arsitektur layanan.
Ia juga mengungkapkan, bahwa seiring dengan adanya RPJMD baru, pihaknya akan menyusun kembali arsitektur SPBE di tahun ini dan penyusunannya akan dilakukan bertahap dari level 1 hingga level 5.
“Dalam arsitektur SPBE, terdapat enam komponen yang harus disusun. Hari ini kami fokus pada dua, yaitu arsitektur proses bisnis dan arsitektur layanan. Untuk itu, kami memerlukan data SOP serta daftar layanan dari setiap perangkat daerah,” tambahnya.
Ia juga menjelaskan bahwa data yang terkumpul dari perangkat daerah akan sangat membantu dalam membangun sistem yang terintegrasi dan mampu memberikan layanan yang mudah diakses oleh masyarakat. Pengumpulan data tersebut juga akan membantu dalam penyesuaian dan penyempurnaan SOP yang berlaku.
Selain itu, untuk komponen yang berhubungan dengan infrastruktur dan keamanan, tanggung jawab berada di bawah kewenangan Diskominfo. Meski demikian, pihaknya juga berencana mengumpulkan data terkait infrastruktur dari perangkat daerah yang memiliki fasilitas tersebut.
Kegiatan verifikasi SOP ini juga menjadi bentuk komitmen nyata Pemprov Kaltim untuk terus berinovasi dalam memanfaatkan teknologi informasi sebagai salah satu pilar utama pembangunan daerah. Implementasi SPBE diharapkan mampu menjawab tantangan tata kelola pemerintahan modern.
“Untuk arsitektur infrastruktur dan keamanan, itu berada di bawah kewenangan Diskominfo. Namun kami juga akan mengumpulkan data infrastruktur dari masing-masing perangkat daerah yang memilikinya,” pungkasnya. (Slm/ADV/Diskominfo)
