Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memberikan perhatian serius pada pembangunan infrastruktur dan perlindungan lingkungan, terutama di daerah-daerah yang berbatasan dengan wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, saat menerima aksi mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang menyuarakan aspirasi di depan Kantor Gubernur, Senin pagi.
Kawasan Mahakam Ulu selama ini masih menjadi sorotan lantaran akses jalan yang sulit dan infrastruktur dasar yang kurang memadai. Menyikapi hal ini, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan jalan di wilayah tersebut.
“Permasalahan akses jalan di Mahakam Ulu menjadi perhatian kami. Tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran hingga ratusan miliar rupiah untuk pembangunan jalan dari Tering (Kutai Barat) ke Ujoh Bilang (Mahulu). Kami menargetkan penyelesaiannya pada akhir tahun,” ujarnya saat ditemui masa aksi di kantor Gubernur Kaltim, Senin (4/8/2025).
Pada kesempatan yang sama, ia menyampaikan apresiasi kepada HMI atas peran aktifnya dalam membawa aspirasi masyarakat ke ranah pemerintahan. Ia berharap hubungan baik ini terus terjalin, sehingga berbagai persoalan di daerah dapat teratasi lebih cepat dan efektif.
Ia pun juga mengajak mahasiswa yang tergabung dalam HMI untuk turut serta melakukan kunjungan langsung ke lapangan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan mahasiswa terhadap program pembangunan yang sedang berjalan.
“Jika ada dari HMI yang ingin ikut turun langsung ke Mahulu, kami persilakan bergabung dalam kunjungan lapangan,” tambahnya.
Selain isu infrastruktur, HMI juga menyoroti bagaimana dampak negatif yang dirasakan masyarakat dari aktivitas pertambangan yang dinilai telah menimbulkan korban jiwa dan merusak lingkungan.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur Kaltim itu menegaskan bahwa Pemprov Kaltim terus berupaya memperketat pengawasan, meskipun kewenangan pertambangan berada di pemerintah pusat. Upaya untuk mengawasi dan memastikan perusahaan tambang mematuhi kewajiban reklamasi menjadi salah satu fokus utama pemerintah.
“Kami secara aktif berkoordinasi agar perusahaan tambang mematuhi kewajiban reklamasi dan tidak meninggalkan lubang tambang terbuka. Harapannya, tidak ada lagi kejadian tragis yang menimpa masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah provinsi juga tengah menjalankan Program Jospol yang menjadi salah satu rencana strategis untuk peningkatan layanan dasar di daerah terpencil. Program ini meliputi pembangunan infrastruktur sosial seperti rumah sakit dan sekolah baru yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah yang masih kekurangan fasilitas pelayanan publik.
“Program Jospol mencakup pembangunan rumah sakit dan sekolah baru di wilayah-wilayah terpencil yang masih kekurangan layanan dasar,” katanya.
Di hadapan para mahasiswa HMI, ia juga turut memberikan klarifikasi terkait isu-isu yang berkaitan dengan kasus Dana Bantuan Operasional Nonfisik (DBON) yang tengah menjadi perhatian publik. Pemerintah tidak campur tangan dalam proses hukum dan menyerahkan sepenuhnya pada lembaga penegak hukum agar pemeriksaan berjalan dengan baik.
“Kasus DBON sepenuhnya menjadi ranah penegak hukum. Kami menyerahkan proses ini kepada Kejaksaan Tinggi dan berharap pemeriksaan berjalan transparan dan profesional,” jelasnya.
Pernyataan ini mendapat tanggapan positif dari para mahasiswa HMI yang melakukan aksi. Mereka berharap pemerintah dapat terus melanjutkan perhatian dan membuka ruang dialog yang lebih intensif demi kemajuan bersama. Kehadiran Wakil Gubernur dalam aksi ini juga menggambarkan keseriusan pemerintah dalam merespons aspirasi masyarakat.
Mereka melihat kehadiran langsung wakil gubernur sebagai bentuk konkret dari pemerintah untuk mendengarkan dan menjawab keluhan serta harapan masyarakat setempat. Pun menegaskan bahwa pintu pemerintah akan selalu terbuka untuk diskusi dan kolaborasi demi mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. (Slm/ADV/Diskominfo)
