Samarinda – Kaltim menghadapi tantangan serius dalam pemerataan layanan dasar bagi masyarakatnya. Dalam rapat paripurna yang diselenggarakan di kantor DPRD Kaltim, Jahidin, anggota Komisi III DPRD Kaltim, menyampaikan hasil penjaringan aspirasi masyarakat dari masa reses 1–8 Juli 2025. Ia menyampaikan sebanyak 42 poin aspirasi prioritas disampaikan Fraksi PKB, yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial ekonomi, hingga keagamaan dan pelayanan publik. Ia juga mengungkapkan bahwa banyak warga masih mengalami kesulitan mendapatkan layanan yang seharusnya menjadi hak dasar mereka.
Fraksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan bahwa masalah yang sering dihadapi warga antara lain keluhan atas layanan BPJS yang belum optimal, keterbatasan akses air bersih, serta kurangnya penerangan jalan lingkungan yang membuat kondisi malam hari menjadi gelap gulita. Semua ini menunjukkan adanya ketimpangan yang harus segera mendapat perhatian pemerintah daerah.
“Warga masih mengeluhkan banyak hal yang seharusnya sudah menjadi hak dasar mereka. Mulai dari layanan BPJS yang masih semrawut, sulitnya akses air bersih, hingga jalan lingkungan yang gelap gulita karena kurang penerangan,” ungkapnya, Senin (4/8/2025).
Di sisi lain, ia juga menegaskan pentingnya pendidikan sebagai salah satu kunci kemajuan daerah. Menurutnya pendidikan harus menjadi prioritas utama tanpa tawar-menawar demi mewujudkan kemajuan yang diidamkan.
Ia pun mengungkapkan bahwa di sektor pendidikan, setidaknya ada 34 aspirasi tercatat, hal ini menunjukkan bahwa bagaimana kuatnya harapan masyarakat akan peningkatan kualitas sekolah, madrasah, dan sarana pendidikan keagamaan.
“Kalau kita ingin daerah ini maju, maka pendidikan harus diutamakan. Tidak bisa ditawar,” tegasnya.
Politisi dari PKB itu juga menyoroti sektor kesehatan yang masih jauh dari harapan masyarakat. Ia mencatat bahwa kesulitan warga dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya karena kurangnya ambulans dan tenaga medis, menjadi masalah serius yang harus segera diatasi.
“Bayangkan saja, orang sakit masih kesulitan mendapatkan pelayanan karena kurangnya ambulans atau tenaga kesehatan. Itu masalah serius,” katanya.
Dari sisi keagamaan, sebanyak 62 aspirasi tercatat, sebagian besar berupa permintaan rehabilitasi masjid dan mushola serta dukungan ambulans sosial untuk kegiatan kemasyarakatan.
Keberagamaan yang tinggi menjadi ciri khas warga Kaltim, dan menurutnya, pemerintah tidak hanya harus memberikan apresiasi tapi juga harus aktif menopang kegiatan keagamaan sebagai bagian dari pembangunan sosial.
“Keberagamaan warga Kaltim sangat tinggi. Pemerintah harus ikut menopang, bukan hanya mengapresiasi,” ungkap politisi PKB itu.
Dia pun menggambarkan bahwa meskipun Kaltim sedang bergerak menuju kemajuan, masih banyak warga di akar rumput yang belum merasakan manfaatnya secara nyata. Air bersih dan penerangan jalan yang layak seharusnya sudah menjadi kebutuhan dasar yang terpenuhi.
Masalah infrastruktur dasar seperti listrik dan air bersih pun masih menjadi persoalan yang besar untuk dihadapi. Sebanyak 47 aspirasi pun menyuarakan minimnya penerangan jalan dan sulitnya akses air bersih, khususnya di wilayah pesisir dan pedalaman.
“Kaltim sedang berlari menuju kemajuan, tapi warga di akar rumput belum semua merasakan manfaat pembangunan. Akses air bersih dan penerangan jalan seharusnya bukan lagi jadi barang mewah,” tuturnya.
Ia mengingatkan agar suara dari masyarakat jangan hanya dicatat dan diarsipkan saja, tapi harus benar-benar diimplementasikan dalam kebijakan dan tindakan nyata oleh pemerintah daerah.
Lebih lanjut, ia berharap agar semua elemen terkait memperhatikan kondisi ini dengan serius agar pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata tanpa terkecuali.
“Jangan cuma dicatat dan diarsipkan. Suara rakyat ini harus hidup dalam kebijakan dan tindakan,” tegasnya.
Isu ketimpangan layanan dasar di wilayah tersebut bisa menjadi bahan evaluasi bersama antara anggota dewan, pemerintah daerah, dan masyarakat luas agar solusi yang efektif dapat segera dirumuskan.
Salah satu langkah yang menurutnya perlu diperkuat adalah pengawasan terhadap pelayanan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pemerintah diharapkan meningkatkan koordinasi antarinstansi terkait guna mempercepat pemenuhan hak dasar seperti air bersih, penerangan jalan, pendidikan, dan kesehatan di seluruh pelosok Kaltim. (adv-DPRD Kaltim/Salim)
