Samarinda – Program tanggung jawab sosial (CSR) dari perusahaan tambang di Kutai Timur kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menegaskan pentingnya agar program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan tambang tidak hanya menjadi laporan tahunan dan kegiatan seremonial semata.
Ia mengingatkan bahwa CSR harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menurutnya, UMKM merupakan garda depan bagi ekonomi yang berkelanjutan, namun sayangnya banyak program CSR yang tidak sesuai dengan kebutuhan dasar mereka. Hal ini dinilai sebagai sebuah persoalan karena potensi UMKM sebagai pendorong ekonomi lokal masih belum optimal dimanfaatkan oleh perusahaan tambang.
“Jangan sampai CSR hanya jadi laporan tahunan dan seremonial. Harus ada hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat, terutama UMKM yang butuh dukungan untuk tumbuh,” ujarnya di kantor DPRD Kaltim, Rabu (6/8/2025).
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kutim, dia menilai CSR semestinya menjadi alat transformasi ekonomi pascatambang. Ia mengkritisi masih minimnya sentuhan program CSR terhadap sektor-sektor produktif, seperti pelatihan keterampilan, akses modal, hingga dukungan pemasaran.
“UMKM seharusnya jadi garda depan untuk ekonomi berkelanjutan. Tapi yang terjadi sekarang, banyak CSR yang tidak menyasar kebutuhan dasar mereka,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa perusahaan perlu melakukan intervensi yang lebih serius agar program CSR bisa memiliki efek positif yang sesungguhnya.
Dia juga menyebut bahwa produk-produk lokal memiliki nilai jual yang tinggi jika dikembangkan dengan baik. Namun tanpa adanya kemitraan nyata antara perusahaan dan pelaku UMKM, potensi tersebut hanya akan menjadi wacana semata dan tidak memberikan dampak ekonomi yang berarti.
“Produk-produk lokal kita punya nilai jual tinggi. Tapi tanpa intervensi serius dari pihak perusahaan, potensi itu hanya akan jadi wacana. Harus ada kemitraan nyata,” lanjutnya.
Lebih lanjut, dia mengingatkan risiko yang muncul jika tambang habis dan masyarakat tidak memiliki daya saing ekonomi yang cukup. Ia menyebut situasi tersebut sebagai “bom waktu” yang berpotensi menimbulkan masalah sosial dan ekonomi di kemudian hari.
“Kalau tambangnya habis dan masyarakat ditinggal tanpa daya saing ekonomi, itu namanya meninggalkan bom waktu. CSR harus membangun kemandirian, bukan menciptakan ketergantungan,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya dialog yang efektif dengan masyarakat sebagai sumber lahirnya program CSR yang tepat sasaran. Dialog ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan bukan hanya dari ruang-ruang kantor perusahaan.
Dirinya berharap ke depan, Pemkab Kutim bersama stakeholder terkait bisa lebih selektif dalam menilai program CSR. Evaluasi harus berdasarkan indikator terukur dan melibatkan langsung masyarakat sebagai penerima manfaat.
“CSR yang efektif itu lahir dari dialog dengan masyarakat, bukan hanya dari kantor perusahaan,” katanya. (adv-DPRD Kaltim/Salim)
