Samarinda – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan komitmennya membawa terobosan besar bagi kemajuan desa. Usai resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Desa Bersatu Kaltim, ia langsung mengumumkan program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui lima pelatihan teknis.
Kelima pelatihan tersebut meliputi manajemen keuangan, perencanaan publik, keterampilan digital, usaha kreatif, dan pertanian modern.
Ia pun memastikan, seluruh program akan dijalankan secara nyata dan terukur. Bahkan, politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu berani bersumpah akan mundur jika gagal menunaikan amanah sebagai ketua DPW Desa Bersatu Kaltim.
“Tidak ada kata desa tertinggal di Kaltim. Desa harus menjadi pusat ekonomi rakyat, sumber inovasi, dan benteng persatuan,” tegasnya di hotel Puri Senyiur, Kota Samarinda, Minggu (10/8/2025).
Dalam upaya memperkuat pembangunan, ia juga menegaskan pentingnya revolusi desa sebagai motor penggerak kemajuan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Dia menolak adanya stigma desa tertinggal di Kaltim dan menekankan bahwa desa harus menjadi pusat inovasi serta kekuatan persatuan.
“Ini amanah yang harus diwujudkan melalui kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Desa yang kuat dan bersatu akan melahirkan Kaltim hebat dan Indonesia bermartabat,” katanya.
Menurutnya, pembangunan desa bukan sekadar kewajiban administratif tetapi sebuah amanah yang harus dijalankan dengan prinsip kerja keras, cerdas, ikhlas, dan tuntas. Desa yang kuat, ujarnya, akan menjadi fondasi bagi terciptanya Kaltim yang hebat serta Indonesia yang bermartabat.
“Kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong pemerataan hasil pembangunan dan menekan kesenjangan antarwilayah,” katanya.
Pelantikan pengurus DPW Desa Bersatu Kaltim ini turut dihadiri Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Kaltim, Yulianus Henock Samual.
Dukungan kepada Hasanuddin datang dari berbagai asosiasi desa di Kaltim. Di antaranya Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI), Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Persatuan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI), Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI), Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), Komunitas Purnabakti Kepala Desa Seluruh Indonesia (KOMPAKDESI), Persatuan Rakyat Desa (PARADE) Nusantara, dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI).
Dengan jaringan dukungan yang luas tersebut, Hasanuddin optimistis target besar ini bisa terealisasi. “Kalau desa bersatu, maka Kaltim tidak hanya jadi penyangga IKN, tapi juga menjadi pusat kemajuan ekonomi rakyat yang mandiri,” tandasnya. (adv-DPRD Kaltim/Salim)
