Samarinda – Dalam era pembangunan yang terus bergerak dinamis, fungsi seorang wakil rakyat tidak hanya terbatas pada forum legislatif semata. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Apansyah, menegaskan pentingnya reses sebagai momentum strategis untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat.
Hal ini di sampaikan dalam rapat paripurna ke-28 DPRD Kaltim, usai merampungkan agenda reses masa sidang kedua yang berlangsung dari 1 hingga 8 Juli lalu.
Ia pun mengungkapkan bahwa selama melakukan reses, banyak aspirasi strategis dan praktis yang muncul dari warga. Ini terutama terkait infrastruktur, pelayanan publik, hingga pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
“Reses bukan hanya ritual lima tahunan atau sekadar rutinitas formal. Ini adalah momen kami turun langsung ke masyarakat, mendengar keluh kesah mereka, dan membawa pulang solusi,” ujarnya, Senin (4/8/2025).
Politisi dari perwakilan Fraksi Golkar itu, menyampaikan bahwa pihaknya telah menjaring sebanyak 515 aspirasi masyarakat dari 168 titik pertemuan di delapan kabupaten/kota, mencakup 74 desa atau kelurahan dan 49 kecamatan. Agenda ini pun tersebar mulai dari Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, hingga Bontang dan Berau.
“Semua masukan akan kami formulasikan dalam pokok-pokok pikiran DPRD dan menjadi acuan dalam Musrenbang RKPD tahun depan. Dari sini, arah kebijakan daerah akan kita arahkan agar benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa keseriusan dalam menyerap aspirasi harus diimbangi oleh langkah konkret yang terencana dan terukur. Oleh sebab itu, pemetaan serta dokumentasi yang akurat selama reses adalah penting untuk kelengkapan data pembangunan.
“Kita tidak bisa lagi membangun hanya dari atas meja. Masukan dari masyarakat inilah yang menjadi kompas agar kebijakan tepat sasaran dan terasa langsung dampaknya,” jelasnya.
Ia pun juga mengungkapkan pengalamannya turun langsung ke lapangan selama reses juga memberikan pelajaran berharga bagi anggota DPRD, termasuk dirinya, dalam memahami kondisi riil masyarakat secara lebih menyeluruh.
Masyarakat yang intens terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat memberikan gambaran yang jernih tentang kebutuhan mereka. Hal itu sangat diperlukan sebagai dasar menetapkan prioritas pembangunan yang efektif dan efisien.
DPRD Kaltim, menurutnya, berperan sebagai jembatan penghubung antara suara rakyat dan pemerintah daerah. Selain itu, Apansyah mengajak semua pihak terutama masyarakat untuk terus aktif memberi masukan dan pengawasan.
Dengan strategi tersebut, ia optimistis pembangunan daerah akan berjalan lebih partisipatif, inklusif, serta berkelanjutan, sehingga berdampak positif untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kaltim secara menyeluruh.
“Dengan landasan aspirasi yang kuat, kita bisa menjawab tantangan pembangunan dengan program yang konkret. Fraksi Golkar berkomitmen penuh agar pembangunan menyentuh setiap lapisan masyarakat, dari kota hingga desa,” tambahnya. (adv-DPRD Kaltim/Salim)
