Samarinda – Dinas Perhubungan (DISHUB) Kaltim baru saja menerapkan Program Nasional Zero ODOL (Over Dimension Over Loading). Program ini dianggap sangat penting untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kendaraan bermuatan berlebih di wilayah tersebut.
Program ini pun mendapatkan apresiasi tinggi dari anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi. Ia menjelaskan bahwa keberadaan truk yang melebihi kapasitas muatan sering menimbulkan risiko besar di jalan raya.
Menurutnya, hanya berdiri di samping kendaraan itu saja sudah menimbulkan rasa was-was dan kekhawatiran akan keselamatan. Oleh karena itu, ia menyambut baik kebijakan zero ODOL sebagai langkah tepat dalam meningkatkan keamanan lalu lintas di Kaltim.
“Kalau kita berdiri di samping truk yang kelebihan muatan, rasanya was-was, takut sewaktu-waktu ada apa-apa, maka penerapan Zero ODOL sangat bagus dilaksanakan,” ujarnya saat ditemui di kantor DPRD Kaltim Pada Senin (14/7/2025).
Ia juga menegaskan bahwa kendaraan dengan kapasitas penuh yang melebihi batas bukan hanya membahayakan pengemudinya sendiri, tetapi juga seluruh pengguna jalan lainnya.
“Kendaraan full kapasitas bukan hanya bahaya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi pengendara lain. Saya sangat mendukung langkah Dishub Kaltim tersebut,” tegasnya.
Selain aspek keselamatan, ia menguraikan bahwa Program Zero ODOL bukan semata-mata soal penegakan aturan. Program ini juga berkaitan erat dengan ketertiban transportasi darat dan keberlanjutan infrastruktur jalan di Kaltim.
Beban berlebih dari kendaraan seringkali mempercepat kerusakan jalan, sehingga penerapan aturan ini menjadi salah satu upaya untuk menjaga kondisi infrastruktur.
Program ini dimulai dari tanggal 14 sampai 27 Juli 2025 dan akan menerapkan operasi penindakan langsung Zero ODOL, setelah sebelumnya dilakukan sosialisasi yang telah berlangsung 10–30 Juni 2025, dilanjutkan pembinaan pada 1–13 Juli 2025.
Penerapan program ini diharapkan mampu menekan angka kecelakaan yang melibatkan kendaraan ODOL yang selama ini menjadi permasalahan serius di berbagai daerah, termasuk di Kaltim. Firnadi menilai bahwa sinergi antara pemerintah daerah melalui Dishub dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar program ini berjalan efektif.
Ia pun mengajak semua pihak, baik pengusaha angkutan, pengemudi, dan masyarakat pengguna jalan untuk bersama-sama mensukseskan program nasional ini demi terciptanya kondisi transportasi yang aman, nyaman, dan tertib.
Hal ini menjadi pelengkap terhadap kebijakan Dishub Kaltim yang sedang gencar melakukan sosialisasi dan pengawasan kendaraan ODOL. Harapannya, program ini dapat menjadi contoh bagi wilayah lain dalam mengelola keselamatan transportasi darat secara lebih baik dan profesional.
“Zero ODOL bukan hanya soal menegakkan aturan. Ini menyangkut keselamatan bersama, ketertiban transportasi darat, dan keberlanjutan infrastruktur jalan,” tutupnya. (adv-DPRD Kaltim/Salim)
